DASAR HUKUM PENGANGKUTAN LIMBAH B3

DASAR HUKUM PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

 A.  DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  3. Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 101Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  6. PermenLH Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.


B.  
RUANG LINGKUP

Layanan rekomendasi pengangkutan limbah B3 yang diberikan meliputi pengangkutan menggunakan alat angkut darat dan/atau alat angkut laut (kapal).


C.  
PROSES PERMOHONAN REKOMENDASI PENGANGKUTAN LIMBAH B3

  1. Pemohon mengajukan berkas rekomendasi pengangkutan limbah B3 ke Kementerian Lingkungan Hidup c.q. Deputi MENLH Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Sampah, yang ditujukan pada Pelayanan Satu Pintu KLH.
  2. Pemohon melengkapi dokumen administrasi, jika kelengkapan dokumen belum dipenuhi sesuai persyaratan.
  3. Verifikasi lapangan oleh petugas KLH untuk memeriksa kebenaran dokumen yang disampaikan dan kesesuaian jenis limbah B3 dan alat angkut yang digunakan, termasuk kesesuaian dengan simbol dan label yang akan digunakan sesuai peraturan.
  4. Penerbitan Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis dipenuhi.



UNTUK PENAWARAN DAN PERINCIAN BIAYA – BIAYA JASA PENGURUSAN PENGADAAN REKOMENDASI PENGANGKUTAN LIMBAH B3 LAUT MAUPUN DARAT, SILAHKAN HUBUNGI ADMIN.

SALAM HORMAT
ADMIN CALL / WA : 0817 567 000 – 0811 815 456